Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mengeluarkan peraturan baru yang sangat ditunggu-tunggu oleh industri keuangan Indonesia. Peraturan OJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Keuangan (PIKK) ini mulai berlaku pada 23 Desember 2024. 

POJK 30 mengatur pembentukan atau penunjukan PIKK yang berfungsi mengendalikan, mengkonsolidasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan konglomerasi keuangan. Dengan adanya peraturan ini, POJK 45/POJK.03/2020 yang sebelumnya mengatur tentang konglomerasi keuangan, kini dicabut.

Pembaruan Penting dalam POJK 30

1. Kriteria dan Anggota Konglomerasi Keuangan

PIKK wajib didirikan oleh pemegang saham pengendali jika memenuhi salah satu kriteria berikut:

• Total aset lebih dari Rp100 triliun dan melibatkan minimal dua lembaga di sektor keuangan yang berbeda.
  
• Total aset antara Rp20 triliun hingga Rp100 triliun dengan minimal tiga lembaga di sektor keuangan yang berbeda.
  

Selain itu, cakupan lembaga keuangan dalam konglomerasi kini diperluas untuk mencakup perusahaan modal ventura, pinjaman P2P, dan penyelenggara crowdfunding berbasis TI. Sebelumnya, hanya perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan, dan efek yang diikutsertakan.

Baca juga : Era Baru Konglomerasi Keuangan: Ini Poin Utama dari Peraturan OJK No. 30 Tahun 2024

2. Pembentukan PIKK

PIKK dapat bersifat operasional atau non-operasional:

• PIKK Operasional: Lembaga jasa keuangan yang dimiliki dan ditunjuk oleh pemegang saham pengendali.
  
• PIKK Non-operasional: Lembaga jasa non-keuangan yang dimiliki dan ditunjuk oleh pemegang saham pengendali.
  

Peran PIKK adalah untuk mengarahkan dan mengintegrasikan kegiatan konglomerasi keuangan. Tanggung jawab mereka mencakup investasi ekuitas strategis, menawarkan layanan manajemen, dan menyuntikkan modal tambahan ke anggota konglomerasi. Selain itu, dengan persetujuan OJK, PIKK yang belum beroperasi dapat melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya.

Baca juga : Jangan Abaikan! Ini Risiko Jika Penyedia Jasa Keuangan Lalai Terapkan APU-PPT OJK 2023

3. Kriteria Kepemilikan dan Pengendalian

PIKK dianggap mengendalikan anggota konglomerasi keuangan jika:

• Memiliki lebih dari 50% saham di anggota konglomerasi.
  
• Memiliki 50% atau kurang saham, tetapi tetap mengendalikan.
  
• Laporan keuangan anggota konglomerasi dikonsolidasikan dengan PIKK.
  
• Jika ada pihak lain yang memiliki 20%-50% saham, pengendalian bersama harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis.
  

Baca juga : Tren Paylater di Indonesia: Dampak dan Regulasi Baru 2025 

Garis Waktu Penting

Perusahaan yang memenuhi kriteria wajib mengajukan permohonan PIKK paling lambat 23 Juni 2025. 

Jika diperlukan restrukturisasi perusahaan untuk membentuk konglomerasi keuangan, proses ini harus diselesaikan dalam waktu satu tahun setelah persetujuan OJK.

Alasan Mengapa Regulasi Ini Penting untuk Perusahaan

1. Meningkatkan Pengawasan Terpadu
   Dengan POJK 30, OJK dapat melakukan pengawasan yang lebih terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan. Hal ini akan memastikan bahwa perusahaan keuangan beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan mengurangi risiko sistemik di pasar keuangan Indonesia.
   
2. Kewajiban Kepatuhan yang Lebih Jelas
   Peraturan ini memberikan pedoman yang lebih jelas bagi perusahaan dalam hal pembentukan dan pengendalian konglomerasi keuangan. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih mudah memenuhi standar yang ditetapkan, meminimalkan potensi risiko hukum, dan meningkatkan kredibilitas di mata regulator dan investor.
   
3. Peningkatan Kinerja Konglomerasi
   Melalui pembentukan PIKK, perusahaan akan memiliki struktur yang lebih terorganisir dan terintegrasi. Hal ini berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat sinergi antar entitas dalam konglomerasi, serta meningkatkan daya saing di pasar.
   
4. Persiapan untuk Masa Depan
   Perusahaan yang belum memenuhi kriteria PIKK harus segera mempersiapkan diri untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika tidak, mereka dapat menghadapi potensi masalah hukum atau administrasi di masa depan. Regulasi ini memberi peluang bagi perusahaan untuk memodernisasi struktur mereka agar lebih siap menghadapi perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks.

Baca juga : OJK Terbitkan Regulasi Baru: Pengaruh Besar pada Asuransi Kesehatan 2025

Training Strategic Cost Reduction

Bagi perusahaan yang kini menghadapi pembentukan konglomerasi keuangan atau penataan ulang organisasi, salah satu langkah penting untuk memaksimalkan efisiensi adalah Strategic Cost Reduction. Dalam konteks POJK 30, perusahaan perlu merencanakan dan mengelola sumber daya secara lebih efektif untuk memastikan keberlanjutan dan profitabilitas jangka panjang. 

Layanan pelatihan Strategic Cost Reduction yang ditawarkan oleh FS Institute dapat menjadi solusi yang sangat berguna. Pelatihan ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah-langkah pengurangan biaya yang terarah, tanpa mengorbankan kualitas atau kinerja operasional. 

Dengan mengikuti pelatihan ini, perusahaan akan lebih siap dalam menghadapi perubahan besar yang dibawa oleh regulasi baru ini, serta memastikan bahwa semua proses bisnis berjalan lebih efisien dan cost-effective.

Penutupan

POJK 30 merupakan langkah penting dalam memperkuat pengawasan sektor keuangan Indonesia. Perusahaan yang sebelumnya tidak perlu mendirikan konglomerasi keuangan kini harus memeriksa apakah mereka memenuhi kriteria baru. 

Bagi perusahaan yang perlu mendirikan konglomerasi keuangan, langkah-langkah korporasi harus segera dipertimbangkan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai POJK 30 dan dampaknya pada bisnis Anda, serta bagaimana pelatihan pengurangan biaya strategis dapat membantu perusahaan Anda, hubungi kami atau kunjungi FS Institute’s Strategic Cost Reduction Training.