PSAK 118: Panduan Lengkap Standar Baru Pelaporan Keuangan 2027

Mulai 1 Januari 2027, PSAK 118 resmi menggantikan PSAK 201 sebagai standar utama penyajian dan pengungkapan laporan keuangan di Indonesia. Mengadopsi IFRS 18, regulasi ini membawa perubahan signifikan yang wajib dipahami oleh tim akuntansi, CFO, dan direksi perusahaan.

Perubahan utama mencakup restrukturisasi laporan laba rugi menjadi lima kategori wajib, standarisasi subtotal laba operasi, hingga kewajiban audit untuk ukuran kinerja non-standar (UKTM). Transformasi ini bertujuan meningkatkan transparansi dan daya banding laporan keuangan antar perusahaan.

Mengingat dampaknya yang luas terhadap sistem pelaporan dan perjanjian bisnis, perusahaan perlu melakukan persiapan sejak dini. Memahami penerapan PSAK 118 kini menjadi keharusan untuk memastikan kepatuhan pelaporan tepat waktu.

Mengenal PSAK 118: Standar Baru Pelaporan Keuangan 2027

PSAK 118 adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur bagaimana entitas menyajikan informasi dalam laporan keuangan primer dan mengungkapkan informasi tambahan di catatan atas laporan keuangan. Standar ini merupakan adopsi langsung dari IFRS 18: Presentation and Disclosure in Financial Statements, yang diterbitkan International Accounting Standards Board (IASB) pada April 2024 dan berlaku efektif secara global mulai 1 Januari 2027.

Salah satu pembaruan mendasar yang langsung terasa: PSAK 118 secara tegas membedakan dua istilah yang selama ini kerap digunakan bergantian, yaitu “penyajian” dan “pengungkapan”.

• Penyajian merujuk pada informasi yang termuat dalam laporan keuangan primer, laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.
• Pengungkapan merujuk pada informasi tambahan yang dimuat dalam catatan atas laporan keuangan (CALK).

Pembedaan ini bukan hal sepele. Ia menjadi dasar bagi entitas dalam memutuskan di mana sebuah informasi material seharusnya ditempatkan, dan menjadi pijakan bagi auditor dalam menilai kelengkapan dan kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Baca juga: Jangan Keliru, Ini Perbedaan PSAK 71, 72, dan 73 yang Wajib Diketahui

Mengapa PSAK 201 Digantikan? Alasan di Balik PSAK 118

Sebelum memahami apa yang berubah, penting untuk memahami mengapa perubahan ini diperlukan. DSAK IAI tidak mengganti PSAK 201 tanpa alasan kuat. Ada tiga keluhan berulang dari investor dan analis yang melatarbelakangi lahirnya PSAK 118:

1. Laporan laba rugi antara perusahaan sulit diperbandingkan.
   PSAK 201 tidak mewajibkan struktur subtotal yang konsisten. Akibatnya, istilah seperti “laba operasi” bisa memiliki arti yang berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, bahkan dalam industri yang sama. Investor tidak bisa langsung membandingkan kinerja dua perusahaan tanpa terlebih dahulu membongkar metode penyusunannya.
2. Ukuran kinerja non-standar beredar tanpa kerangka yang seragam.
   Selama ini, banyak perusahaan mempublikasikan angka-angka “adjusted“, seperti EBITDA yang disesuaikan atau laba yang sudah “dibersihkan” dari pos-pos tertentu, di luar laporan keuangan yang diaudit, misalnya dalam siaran pers atau presentasi investor. Tanpa regulasi yang mengikat, angka-angka ini sulit diverifikasi dan dibandingkan.
3. Prinsip agregasi dan disagregasi diterapkan tidak konsisten.
   Banyak laporan keuangan menyembunyikan informasi material di balik label generik seperti “beban lain-lain”, sementara laporan lain justru terlalu penuh dengan rincian yang tidak relevan. Tidak ada panduan yang cukup tegas untuk membatasi kedua ekstrem ini.

Ketiga isu inilah yang menjadi tiga pilar utama perubahan dalam PSAK 118.

Baca juga: 4 Jenis Laporan Keuangan Menurut IFRS dan Rekomendasi Standar Pelaporan Keuangan Internasional

 

3 Pilar Utama Perubahan PSAK 118

PSAK 118 memperkenalkan tiga area perubahan yang saling berkaitan dan berdampak langsung pada cara menyusun laporan keuangan.

1. Struktur Baru Laporan Laba Rugi (5 Kategori Wajib)

Ini adalah perubahan yang paling terasa. Di bawah PSAK 201, perusahaan relatif bebas menyusun struktur laporan laba rugi selama informasi material disajikan. Di bawah PSAK 118, seluruh penghasilan dan beban yang diakui dalam laba rugi wajib diklasifikasikan ke salah satu dari lima kategori berikut:

Kategori	Cakupan Utama
Operasi	Kategori residual, semua penghasilan dan beban dari aktivitas bisnis utama, termasuk pos yang tidak masuk kategori lain
Investasi	Penghasilan dan beban dari aset yang menghasilkan imbal hasil secara individual, seperti pendapatan sewa, dividen, bunga, atau perubahan nilai wajar aset keuangan
Pendanaan	Penghasilan dan beban dari liabilitas yang timbul dari transaksi pendanaan, seperti beban bunga pinjaman bank dan liabilitas sewa
Pajak Penghasilan	Beban dan penghasilan pajak sesuai PSAK/IAS 12, termasuk selisih kurs terkait
Operasi yang Dihentikan	Penghasilan dan beban dari segmen bisnis yang dihentikan

Satu hal penting yang harus dipahami: kategori Operasi bersifat residual. Artinya, apa pun yang tidak secara eksplisit memenuhi kriteria kategori investasi, pendanaan, pajak, atau operasi yang dihentikan, secara otomatis masuk kategori operasi. Perusahaan tidak bisa “mengeluarkan” pos-pos yang tidak nyaman dari laba operasi hanya karena sifatnya tidak biasa atau bervolatilitas tinggi.

2. Standarisasi Subtotal Laba Operasi

Selain lima kategori di atas, PSAK 118 mewajibkan penyajian dua subtotal baru dalam laporan laba rugi:

1. Laba (Rugi) Operasi S
   ubtotal ini mencerminkan hasil bersih dari seluruh pos dalam kategori operasi. Ini menjadi titik pembanding standar yang konsisten antar entitas, menggantikan “laba operasi” versi masing-masing perusahaan yang selama ini tidak seragam.
2. Laba (Rugi) Sebelum Pendanaan dan Pajak Penghasilan
   Subtotal ini merupakan gabungan dari laba operasi ditambah seluruh penghasilan dan beban dari kategori investasi. Tujuannya: memfasilitasi analisis kinerja perusahaan secara independen dari struktur pendanaannya, sehingga perbandingan antar entitas menjadi lebih bermakna.

Poin penting secara praktis: kedua subtotal ini wajib disajikan meskipun nilainya sama. Jika perusahaan tidak memiliki penghasilan atau beban investasi sama sekali, laba sebelum pendanaan dan pajak akan identik dengan laba operasi, tetapi keduanya tetap harus muncul sebagai baris terpisah dalam laporan laba rugi.

3. Kewajiban Audit untuk Ukuran Kinerja (UKTM)

Inilah terobosan terbesar PSAK 118: membawa ukuran kinerja non-standar yang selama ini beredar di luar laporan keuangan, seperti dalam presentasi investor dan siaran pers, ke dalam ruang lingkup laporan keuangan yang dapat diaudit.

PSAK 118 mendefinisikan Ukuran Kinerja Tetapan Manajemen (UKTM), atau dalam istilah internasional dikenal sebagai Management-Defined Performance Measures (MPM), sebagai subtotal penghasilan dan beban yang:

1. Digunakan perusahaan dalam komunikasi publik di luar laporan keuangan.
2. Digunakan untuk mengomunikasikan pandangan manajemen atas suatu aspek kinerja keuangan perusahaan.
3. Tidak termasuk subtotal yang sudah secara khusus disyaratkan oleh PSAK 118.

Perusahaan wajib mengungkapkan seluruh UKTM-nya dalam satu catatan khusus pada laporan keuangan, mencakup cara menghitung ukuran tersebut, mengapa ukuran tersebut berguna, dan rekonsiliasi ke subtotal yang disyaratkan PSAK 118. Karena kini menjadi bagian dari laporan keuangan, UKTM ini akan menjadi subjek audit, perubahan signifikan dibanding praktik saat ini.

 

 

Aturan Baru Agregasi dan Disagregasi Informasi

PSAK 201 sebenarnya sudah memuat prinsip umum tentang pengelompokan (agregasi) dan pemecahan (disagregasi) informasi, namun implementasinya dinilai tidak konsisten. PSAK 118 memperkuat area ini dengan panduan yang lebih eksplisit:

• Karakteristik serupa dan berbeda menjadi dasar penentuan apakah suatu pos harus digabung atau dipisah.
• Penggunaan label “lain-lain” kini dibatasi, pos berlabel generik seharusnya bersifat tidak material secara individual. Penggunaan berlebihan pada label ini menjadi indikator bahwa disagregasi belum memadai.
• Lokasi penyajian informasi ditegaskan kembali: laporan primer sebagai ringkasan terstruktur, sementara catatan menyediakan rincian tambahan untuk melengkapi gambaran tersebut.

Baca juga: 7 Alasan Mengapa Perusahaan Butuh Laporan Keuangan

 

Dampak PSAK 118 Terhadap Standar Akuntansi Lainnya

Penggantian PSAK 201 dengan PSAK 118 turut membawa perubahan pada empat standar lain yang perlu diantisipasi:

IAS 7, Laporan Arus Kas Seluruh entitas kini wajib menggunakan subtotal “laba operasi” sebagai titik awal rekonsiliasi arus kas operasi metode tidak langsung. Pilihan bebas antara “laba sebelum pajak” atau “laba setelah pajak” sebagai titik awal yang berlaku selama ini kini dihapus. Selain itu, dividen yang dibayarkan wajib diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan.

IAS 8, Berganti Nama IAS 8 berganti nama menjadi Basis of Preparation of Financial Statements. Beberapa ketentuan yang sebelumnya ada di PSAK 201, seperti konsep kelangsungan usaha, kepatuhan terhadap standar, dan dasar akrual, dipindahkan ke standar ini.

IAS 33, Laba Per Saham Perusahaan yang ingin mengungkapkan angka laba per saham tambahan kini dibatasi hanya boleh menggunakan pembilang berupa total atau subtotal yang diakui PSAK 118, atau yang memenuhi definisi UKTM.

IAS 34, Pelaporan Keuangan Interim Persyaratan pengungkapan UKTM yang berlaku pada laporan tahunan kini juga berlaku pada laporan keuangan interim.

 

Siapa Saja yang Wajib Menerapkan PSAK 118?

PSAK 118 berlaku untuk seluruh entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK Umum, tanpa memandang skala bisnis atau sektor industri. Dampaknya mencakup:

• Emiten dan perusahaan publik yang wajib melapor kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia.
• Perusahaan swasta besar dengan kewajiban audit atau pelaporan kepada pemegang saham dan kreditur institusional.
• Anak perusahaan dari grup multinasional yang mengonsolidasikan laporan ke induk pelapor IFRS.
• Lembaga jasa keuangan dengan aktivitas investasi atau pembiayaan sebagai bisnis utama, yang perlu mencermati ketentuan klasifikasi khusus kategori operasi dan investasi.
• Perusahaan yang menggunakan ukuran kinerja “adjusted” dalam presentasi investor atau siaran pers.

Perlu dicatat: perusahaan yang menggunakan SAK Entitas Privat, SAK ETAP, atau SAK EMKM tidak serta-merta terkena PSAK 118. Namun tetap dianjurkan memantau apakah DSAK IAI akan menerbitkan penyesuaian serupa untuk kerangka standar tersebut.

Baca juga: Analisa Laporan Keuangan: Perbandingan Perusahaan Listed dan Kompetitor untuk Membangun Keunggulan Kompetitif

 

Dampak Strategis PSAK 118 bagi Perusahaan

Perubahan dari PSAK 201 ke PSAK 118 tidak bersifat kosmetik. Berikut beberapa area laporan keuangan yang akan terasa paling signifikan berubah:

1. Laporan Laba Rugi, Perubahan Terbesar
   Ini adalah bagian yang paling terdampak. Struktur laporan laba rugi harus diubah untuk mencerminkan lima kategori dan dua subtotal wajib baru. Bagi banyak perusahaan, ini berarti pos-pos yang selama ini diklasifikasikan secara bebas perlu dipetakan ulang secara sistematis.
2. Catatan atas Laporan Keuangan, Volume Meningkat Signifikan
   Kebutuhan pengungkapan UKTM menambah satu catatan khusus baru yang sebelumnya tidak ada. Perusahaan yang selama ini aktif menggunakan ukuran “adjusted” dalam komunikasi investor perlu mendokumentasikan dan merekonsiliasi setiap ukuran tersebut secara formal.
3. Laporan Arus Kas, Titik Awal Berubah
   Perubahan pada IAS 7 memaksa perusahaan menyesuaikan format laporan arus kas metode tidak langsung, dengan “laba operasi” (bukan lagi “laba sebelum pajak”) sebagai titik awal yang konsisten.
4. Sistem Informasi dan Chart of Accounts
   Di balik perubahan format laporan, ada kebutuhan nyata untuk menyesuaikan sistem pencatatan transaksi agar mampu mengklasifikasikan setiap pos ke dalam lima kategori baru secara otomatis dan akurat. Perusahaan yang sistem akunansinya belum dirancang untuk ini perlu merencanakan penyesuaian ERP atau modul pelaporan keuangan tambahan.
5. Komunikasi dengan Investor, Kreditur, dan Regulator
   Perubahan pada struktur laba rugi berpotensi menggeser angka metrik yang selama ini menjadi acuan, termasuk metrik yang terikat dalam debt covenant atau skema remunerasi manajemen. Perubahan ini perlu dikomunikasikan secara proaktif agar tidak menimbulkan kejutan bagi pemangku kepentingan.

 

Risiko Fatal Jika Perusahaan Tidak Siap PSAK 118

Menunda persiapan implementasi PSAK 118 bukan tanpa konsekuensi. Ada beberapa risiko nyata yang harus diantisipasi:

• Risiko Covenant dan Remunerasi
  Banyak perjanjian utang (debt covenant) dan skema remunerasi manajemen yang terkait langsung dengan metrik laba operasi versi PSAK 201. Perubahan definisi dan struktur laba rugi berpotensi memicu kebutuhan negosiasi ulang dengan kreditur atau pemegang saham, proses yang memerlukan waktu dan energi tidak sedikit.
• Risiko Sistem dan Proses Tutup Buku
  Klasifikasi wajib ke lima kategori memerlukan penyesuaian sistem pencatatan yang tidak bisa dilakukan dalam semalam. Jika tidak direncanakan sejak dini, perubahan ini dapat menimbulkan tekanan waktu yang signifikan menjelang periode pelaporan pertama di 2027.
• Risiko Audit atas UKTM
  Karena UKTM/MPM kini masuk ruang lingkup laporan keuangan yang diaudit, perusahaan yang selama ini menggunakan ukuran “adjusted” tanpa dokumentasi memadai berisiko menghadapi temuan audit atau pertanyaan dari regulator. Proses penyusunan dokumentasi yang rapi butuh waktu lebih panjang dari yang sering diperkirakan.
• Risiko Penyajian yang Terburu-buru
  PSAK 118 mengharuskan penerapan secara retrospektif. Ini berarti perusahaan perlu menyajikan rekonsiliasi setiap pos laporan laba rugi antara format lama (PSAK 201) dan format baru (PSAK 118) untuk periode komparatif. Entitas yang terlambat memulai persiapan berisiko menghasilkan rekonsiliasi yang tidak akurat atau tidak lengkap.

 

8 Langkah Strategis Persiapan Implementasi PSAK 118

Tanggal efektif 1 Januari 2027 mungkin terlihat masih jauh. Namun mengingat kompleksitas yang dibutuhkan, dari penyesuaian sistem hingga negosiasi covenant, persiapan idealnya dimulai sekarang. Berikut langkah-langkah strategis yang direkomendasikan:

1. Lakukan gap assessment awal.
   Petakan struktur laporan laba rugi perusahaan saat ini terhadap lima kategori wajib PSAK 118. Identifikasi pos-pos yang memerlukan reklasifikasi dan area yang membutuhkan judgment akuntansi lebih mendalam.
2. Identifikasi seluruh UKTM yang digunakan.
   Inventarisasi semua ukuran kinerja non-standar yang digunakan perusahaan dalam komunikasi investor, laporan tahunan, presentasi manajemen, atau siaran pers. Uji apakah setiap ukuran tersebut memenuhi definisi UKTM menurut PSAK 118.
3. Tinjau kembali debt covenant dan skema remunerasi.
   Identifikasi seluruh perjanjian yang menggunakan metrik laba operasi versi lama sebagai tolok ukur. Rencanakan komunikasi dan jika perlu, negosiasi ulang dengan kreditur atau pemegang saham sebelum 2027.
4. Libatkan lintas fungsi sejak dini.
   Tim hukum, investor relations, teknologi informasi, dan keuangan semuanya akan terdampak. Jangan batasi persiapan hanya pada tim akuntansi, proses transisi yang efektif membutuhkan koordinasi lintas divisi.
5. Sesuaikan sistem informasi dan chart of accounts.
   Rencanakan rekonfigurasi ERP atau sistem akuntansi agar mendukung klasifikasi otomatis ke lima kategori baru. Ini adalah komponen paling memakan waktu dalam keseluruhan proses transisi.
6. Susun simulasi laporan laba rugi berdasarkan PSAK 118.
   Gunakan data historis untuk mensimulasikan tampilan laporan laba rugi versi PSAK 118. Ini akan membantu mengidentifikasi potensi perubahan material, mempersiapkan rekonsiliasi komparatif, dan mengomunikasikan dampaknya kepada manajemen senior lebih awal.
7. Diskusikan rencana transisi dengan auditor eksternal.
   Libatkan auditor sejak awal untuk mengidentifikasi area judgment yang memerlukan dokumentasi kebijakan akuntansi baru, sehingga potensi temuan dapat diantisipasi jauh sebelum audit laporan keuangan 2027 dilaksanakan.
8. Tingkatkan kompetensi tim melalui pelatihan.
   Pastikan seluruh anggota tim yang terlibat, akuntansi, keuangan, audit internal, hingga investor relations, memahami substansi perubahan PSAK 118 secara menyeluruh sebelum implementasi berlaku wajib.

Baca juga: Strategi Penyusunan Anggaran Perusahaan yang Efektif

Cara Mempersiapkan Tim Finance Hadapi Era PSAK 118

Transisi ke PSAK 118 bukan sekadar mengganti format laporan. Ini adalah perubahan cara perusahaan berkomunikasi dengan investor, kreditur, dan regulator melalui angka-angka keuangan yang selama ini menjadi dasar pengambilan keputusan.

FS Institute menghadirkan program pelatihan akuntansi dan keuangan yang dirancang khusus untuk membantu tim finance, akuntansi, dan audit internal perusahaan memahami perubahan standar pelaporan terbaru, termasuk PSAK 118, secara praktis dan sesuai kebutuhan industri di Indonesia.

Daftar Pelatihan Akuntansi di FS Institute Sekarang dan pastikan perusahaan Anda tidak tertinggal dalam menghadapi era baru pelaporan keuangan.

 

Kesimpulan

Pengesahan PSAK 118 oleh DSAK IAI pada Mei 2025 menandai perubahan besar dalam lanskap pelaporan keuangan Indonesia. Dengan menggantikan PSAK 201 mulai 1 Januari 2027, standar baru ini memperkenalkan tiga pilar perubahan utama: lima kategori wajib dan dua subtotal baru dalam laporan laba rugi, kewajiban pengungkapan UKTM yang sebelumnya beroperasi di luar laporan keuangan, serta penguatan prinsip agregasi dan disagregasi informasi.

Tujuan akhirnya jelas: laporan keuangan yang lebih terstruktur, lebih mudah dibandingkan antar entitas, dan lebih transparan bagi seluruh pemangku kepentingan. Bagi perusahaan, ini adalah kesempatan untuk membangun kepercayaan pasar melalui kualitas informasi yang lebih tinggi.

Namun kesempatan itu hanya bisa dimanfaatkan oleh mereka yang mulai bersiap dari sekarang, bukan yang menunggu hingga 2027 mendekat.

 

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Apa perbedaan utama PSAK 118 dibanding PSAK 201?
   PSAK 118 memperkenalkan tiga perubahan mendasar yang tidak ada dalam PSAK 201: kewajiban mengklasifikasikan seluruh penghasilan dan beban ke lima kategori spesifik, dua subtotal wajib baru dalam laporan laba rugi (laba operasi dan laba sebelum pendanaan dan pajak), serta kewajiban mengungkapkan Ukuran Kinerja Tetapan Manajemen (UKTM) dalam satu catatan khusus yang diaudit.
2. Kapan PSAK 118 berlaku efektif di Indonesia?
   PSAK 118 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027. Penerapan lebih awal (early adoption) diperbolehkan, namun harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Apakah perusahaan kecil dan UMKM juga wajib menerapkan PSAK 118?
   PSAK 118 hanya berlaku untuk entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK Umum. Entitas yang menggunakan SAK Entitas Privat, SAK ETAP, atau SAK EMKM mengikuti kerangka standar masing-masing dan perlu memantau apakah DSAK IAI menerbitkan penyesuaian serupa untuk kerangka tersebut.
4. Apa itu UKTM dan mengapa penting bagi perusahaan yang listed di bursa?
   UKTM (Ukuran Kinerja Tetapan Manajemen) atau Management-Defined Performance Measures (MPM) adalah subtotal penghasilan dan beban yang digunakan perusahaan dalam komunikasi publik di luar laporan keuangan untuk menggambarkan pandangan manajemen atas kinerja entitas. Bagi perusahaan publik, ini penting karena ukuran tersebut kini harus diungkapkan secara formal dalam laporan keuangan yang diaudit, bukan lagi sekadar angka tambahan dalam siaran pers tanpa verifikasi independen.
5. Dari mana sebaiknya memulai persiapan implementasi PSAK 118?
   Langkah pertama yang paling praktis adalah melakukan gap assessment, memetakan struktur laporan laba rugi perusahaan saat ini terhadap lima kategori wajib PSAK 118, dan mengidentifikasi semua ukuran kinerja non-standar yang digunakan dalam komunikasi dengan investor dan pemangku kepentingan eksternal. Dari pemetaan ini, prioritas dan skala persiapan yang dibutuhkan akan jauh lebih terlihat.
6. Apakah debt covenant yang ada perlu direnegosiasi akibat PSAK 118?
   Kemungkinan besar ya, bagi perusahaan yang memiliki perjanjian utang dengan metrik berbasis laba operasi versi PSAK 201. Perubahan definisi dan struktur laba operasi dalam PSAK 118 bisa menggeser angka metrik tersebut secara material, sehingga perusahaan perlu mengidentifikasi dan mengomunikasikan dampaknya kepada kreditur jauh sebelum tanggal efektif implementasi.